GajiPekerja.com

Informasi Gaji Pekerja Indonesia!

5 Oktober 2022

BRUSSEL, investor.id – Uni Eropa (UE) mengatakan pada Rabu (14/9) bahwa mereka akan melarang produk yang dibuat dari kerja paksa. Pemerintah Tiongkok menghadapi kritik yang meningkat bahwa orang-orang Uyghur di wilayah Xinjiang dipekerjakan secara paksa.

Rencana oleh Komisi Eropa tidak secara khusus menyebutkan Tiongkok. Tetapi pihaknya fokus pada semua produk yang dibuat dari kerja paksa, termasuk yang dibuat di dalam blok tersebut.

Baca juga: Penghentian Gas Rusia yang Baru Mengencangkan Pasokan Energi di Eropa

“Usulan ini akan membuat perbedaan nyata dalam mengatasi perbudakan modern, yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia,” kata komisaris perdagangan UE Valdis Dombrovskis, Rabu.

“Tujuan kami adalah untuk menghilangkan semua produk yang dibuat dengan kerja paksa dari pasar UE, terlepas dari di mana itu dibuat,” tambahnya.

Usulan tersebut akan membutuhkan ratifikasi oleh negara-negara anggota UE dan Parlemen Eropa, sebelum mulai berlaku dua tahun kemudian.

Idenya berbeda dari larangan eksplisit oleh Amerika Serikat pada impor dari Xinjiang yang menganggap produk dari wilayah tersebut melibatkan kerja paksa dan oleh karena itu dihentikan di perbatasan kecuali bisnis dapat membuktikan sebaliknya.

Namun, usulan UE itu berisiko menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Tiongkok terkait tuduhan pelanggaran hak terhadap komunitas Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di wilayah barat jauh.

Xinjiang adalah salah satu produsen kapas terbesar di dunia dan pemasok utama bahan untuk panel surya.

Rencana Komisi Eropa ini akan memungkinkan otoritas bea cukai nasional meluncurkan penyelidikan pada produk-produk dengan kecurigaan beralasan, bahwa itu telah dibuat dengan kerja paksa,” kata sebuah pernyataan.

Baca juga: Tiongkok: Tiongkok dan Rusia Bangun Tatanan Dunia yang “Lebih Adil”

Penyidik akan diberdayakan untuk melakukan pemeriksaan dan inspeksi, termasuk di negara-negara di luar UE.

Pemerintah Tiongkok telah dituduh selama bertahun-tahun menahan lebih dari satu juta warga Uyghur dan komunitas Muslim lainnya di wilayah tersebut. Pihaknya bersikeras sedang menjalankan pusat kejuruan yang dirancang untuk mengekang ekstremisme.

Kepala diplomasi UE Josep Borrell awal bulan ini menyambut baik laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memberatkan tentang tindakan keras Tiongkok terhadap orang-orang Uyghur di wilayah Xinjiang.

Pemerintah Tiongkok mengecam laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR, menyebutnya sebagai karya “preman dan kaki tangan Amerika Serikat (AS) dan Barat”.

Studi lain baru-baru ini oleh badan-badan PBB untuk tenaga kerja dan migrasi bersama dengan Walk Free Foundation menemukan bahwa pada akhir tahun lalu, sebanyak 28 juta orang di seluruh dunia menjalani kerja paksa.

Editor : Grace El Dora ([email protected])


Artikel ini bersumber dari : investor.id.

  • Baca Artikel Menarik Lainnya dari GajiPekerja.com di Google News