Bangli, DENPOST.id
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bangli dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap penyampaian Ranperda DPRD Perubahan Tahun Anggaran 2022, berlangsung di Ruang Rapat Bersama Sekretariat DPRD Bangli, Selasa (23/8/2022). Dalam sidang yang dipimpin Wakil DPRD Bangli, I I Nyoman Budiada itu, sejumlah pendapat disampaikan keempat fraksi (Fraksi PDIP, Golkar, Demokrat, dan Fraksi Hati Nurani). Salah satunya mempertanyakan terkait gaji P3K tahun 2022 yang belum dibayarkan.
Pimpinan sidang juga didampingi Wakil DPRD Bangli,.I Komang Carles, sementara dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Bangli, I Wayan Diar.
Fraksi Demokrat lewat I Made Sudiasa, mengatakan, pada intinya Demokrat sangat mengapresiasi emerintah Daerah terkhusus kepada OPD penghasil yang telah mampu meningkatkan PAD secara optimal pascapandemi. Hanya satu OPD penghasil yaitu BLUD yang mengalami penurunan PAD yang cukup tajam sebesar Rp 22 miliar. “Mohon ini penjelasannya. Apa penyebab dan kendala dari BLUD,” sebutnya. Selain itu Demokrat juga menyoroti agar Pemda tetap menganggarkan dan menambah biaya upacara bakti atau banten upasaksi untuk kegiatan atau upacara Pitra Yadnya.
Sementara Fraksi Golkar paling banyak menyampaikan pendapatnya. Di antaranya juga menyoroti terkait penurunan rancangan PAD, dimana eksekutif disarankan melakukan penggalian potensi baru sebagai sumber pendapatan Kabupaten Bangli. Fraksi pohon beringin ini juga menyoroti terkait dengan adanya rekrutmen tenaga kontrak baru yang sumber honornya berasal dari kegiatan OPD. “Kami, Fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa hal tersebut semestinya belum tepat untuk dilaksanakan karena melihat kondisi tenaga honor yang sudah ada selama ini belum mendapatkan tugas-tugas yang baik dan nafkah yang lebih layak,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan terkait gaji untuk P3K yang sesuai informasi belum terbayarkan hingga saat ini. Padahal menurut Dewan, pada APBD induk 2022 telah dianggarkan Rp 29 miliar untuk gaji P3K.
Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan kinerja ASN agar bekerja lebih optimal, mengingat tingginya biaya belanja pegawai yang dirancang dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022. Fraksi Hati Nurani mengharapkan untuk lebih arif dan bijaksana dalam Pembahasan RAPBD yang dibahas bersama dan bukan hanya menyetujui lalu menetapkan.
Sementara dalam pidato pengantar sebelumnya, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta menyebutkan perubahan APBD tahun 2022 dilakukan agar tetap berjalanya fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Bangli. Perubahan ini juga dilakukan karena adanya penyesuaian program dan kegiatan dalam pembangunan di Kabupaten Bangli. Dijelaskan, penyesuaian yang dilakukan antara lain silpa, lajak daerah, retribusi, pendapatan BLU dan perimbangan dana pusat dan bagi hasil pusat serta daerah. Di mana secara kesimpulan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 dirancang defisit Rp 178 miliar lebih. “Dalam pelaksanaan APBD Induk tahun 2022 tentuya banyak permasalahan pemerintahan dan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama untuk dapat dilakukan penyesuaian dalam Perubahan APBD tahun 2022,” katanya. (c/128)
Artikel ini bersumber dari : www.denpost.id.